:.Welcome to Jasatel Website.:

 

SEARCH  

   NEWS ARCHIEVES

  Monday, November 26 2007
Pakai .com Gembosi Devisa?

  Monday, November 26 2007
Boros Bukan Alasan Pakai .id

  Monday, November 26 2007
Separuh Domain .co.id Mati Suri

  Monday, November 26 2007
Seragam Bikin Puyeng Situs Pemda

  Monday, November 26 2007
Pakai .id Tak Berarti Hemat Bandwidth

  Thuesday, September 4 2007
Batas Akhir Renewal Domain .id Diperpanjang

  Monday, August 27 2007
Paling Laku, Syarat Domain .co.id Dipermudah

  Friday, July 20 2007
Kewenangan Pandi Dipertanyakan

  Friday, July 20 2007
Pandi: Aturan Tak Semua Bisa Diterapkan

  Monday, July 9 2007
Domain .asia Diluncurkan dalam Tiga Tahap

  Link

  NEWS DETAIL

  Soal .go.id, Kominfo Sangkal Dirasuki Roh Deppen


Jakarta - Departemen Komunikasi dan Informatika bagai dirasuki roh Departemen Penerangan yang gemar melakukan penyeragaman. Anggapan ini muncul di kalangan masyarakat pembaca detikINET setelah melihat Peraturan Menkominfo mengenai penggunaan nama domain .go.id.

Anggapan itu segera ditampik oleh Djoko Agung, Direktur E-Government Departemen Komunikasi dan Informatika saat ditemui di sela-sela Rakornas Depkominfo di Menara Peninsula, Jakarta, Senin (26/11/2007). Djoko mengatakan peraturan ini tidak sama dengan perilaku Deppen di masa lalu.

"Lewat peraturan ini, yang Dimaksud bukan penyeragaman tapi pengaturan. Karena kalau nggak diatur itu, semua bisa berebut seperti berebut nomor cantik," tukas Djoko.

Djoko mencontohkan situs Bandung.go.id. "Kalau miliknya pemerintah kota, diganti jadi bandungkota.go.id, sedangkan kalau pemiliknya Kabupaten Kota Bandung jadi bandungkab.go.id. Kalau nggak diatur, semua minta bandung.go.id, bisa pada berantem mereka," ia menjelaskan.

Pengaturan ini oleh Djoko diumpamakan pengaturan alamat di dunia nyata. Menurutnya, alamat di dunia maya juga akan lebih baik jika diatur.

Saat ini, batas waktu peraturan yang ditandatangani oleh Sofyan Djalil (kini Menteri Negara BUMN-red) sudah habis. Djoko menilai Pemerintahan Daerah menanggapi peraturan tersebut dengan positif.

Djoko mengutarakan ada sekitar 80 persen situs pemerintahan yang telah berubah mengikuti peraturan tersebut. Sisanya, lanjut Djoko, juga akan terus dihimbau dan dilayani sebagaimana mestinya. (sumber detikinet)


Copyright ©2006 www.jasatel.net.id